Lombok Timur– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diminta meningkatkan respons penanganan demam berdarah dengue (DBD) menyusul temuan 46 kasus dan satu kematian di wilayah tersebut pada Januari 2025.
Hal itu disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Timur, Amrul Jihadi, ST., sebagai tanggapan atas laporan Dinas Kesehatan Lombok Timur yang mengungkap tren kenaikan kasus sejak akhir 2024.
“Pemerintah harus lebih agresif dalam langkah pencegahan, termasuk koordinasi lintas sektor dan edukasi masif ke masyarakat,” tegas Jihadi, Selasa (4/2/2025) di Selong.
Amrul mendukung upaya pemerintah daerah melakukan antisipasi dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan fogging. Namun, dia mengatakan itu saja tidak cukup.
“Fogging hanya membasmi nyamuk dewasa, sementara akar masalahnya ada pada pengelolaan lingkungan. Daerah perkotaan seperti Selong dan lokasi penumpukan sampah masih menjadi episentrum perkembangbiakan nyamuk. Ini harus menjadi prioritas,” kritiknya.
Amrul menekankan perlunya intervensi struktural, seperti perbaikan sistem pengelolaan sampah untuk mencegah genangan air di plastik bekas serta mobilisasi dana darurat untuk memperkuat kapasitas puskesmas.
“Penanganan tidak bisa hanya mengandalkan puskesmas dan warga. Dibutuhkan alokasi anggaran khusus dan sinergi dengan dinas kebersihan maupun PUPR,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya deteksi dini melalui tes NS1 yang telah disebar ke puskesmas. “Akses tes harus dipastikan merata, terutama di daerah terpencil. Jangan sampai keterlambatan diagnosis menyebabkan kasus fatal,” imbuhnya.
Data Dinas Kesehatan Lombok Timur per 25 Januari 2025 menunjukkan, 46 kasus DBD tersebar di 12 kecamatan, termasuk Jerowaru, tempat seorang remaja 13 tahun meninggal dunia.
Sebagai informasi, Dinas Kesehatan Lombok Timur telah mengaktifkan PSN sejak November 2024, namun Amrul Jihadi mendorong inisiatif lain seperti pembagian kelambu antinyamuk dan pelibatan organisasi masyarakat dalam patroli kebersihan.
“Partisipasi publik kunci utamanya. Kami siap mendukung pemerintah melalui jaringan partai untuk menggalakkan kampanye pencegahan,” pungkasnya. (*)
