Pemerintah Terima Uang Pengganti Kerugian Negara Rp13,25 Triliun dari Kasus Korupsi Ekspor CPO

oleh -219 Dilihat
oleh
Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Pengganti Rp1325 Triliun
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara Rp13,25 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan dalam kasus korupsi ekspor CPO di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).

JAKARTA – Pemerintah berhasil memulihkan kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Uang pengganti itu diserahkan Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Senin (20/10/2025).

Presiden Prabowo memuji kerja keras Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi. Menurutnya, pengembalian uang negara ini menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan keadilan ekonomi Indonesia.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan,” kata Presiden di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, kasus ini melibatkan tiga kelompok perusahaan besar yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Total kerugian ekonomi negara dari perkara ini mencapai Rp17 triliun.

“Bahwa kejaksaan telah melakukan satu penuntutan kepada grup korporasi yaitu Wilmar Group dan Musim Mas Group, serta Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara itu Rp17 triliun. Dan hari ini kami akan serahkan sebesar 13,255 (triliun),” ujar Burhanuddin.

Jaksa Agung menyebut masih ada sisa sekitar Rp4,4 triliun yang akan dibayar melalui sistem penundaan dengan jaminan aset perusahaan. Kejaksaan Agung berkomitmen terus mengejar pengembalian penuh kerugian negara demi kesejahteraan rakyat.

Acara penyerahan uang pengganti ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memulihkan keuangan negara. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Burhanuddin menegaskan pemulihan kerugian negara merupakan wujud nyata upaya menegakkan keadilan ekonomi. Langkah ini ditempuh semata untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.