JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengembangkan pendekatan baru dalam menyediakan perumahan terjangkau melalui tiga pilar strategis yang mengintegrasikan aspek pertanahan, transportasi, dan perencanaan ruang.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengungkapkan strategi tersebut saat menjadi pembicara dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (12/6/2025).
Ketiga pilar strategis tersebut meliputi pengembangan dan konsolidasi tanah, pembangunan berorientasi transit (TOD), serta perencanaan spasial terpadu.
Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi kompleksitas persoalan perumahan perkotaan yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.
Konsolidasi Tanah Atasi Fragmentasi Lahan
Pilar pertama berfokus pada penyelesaian masalah ketersediaan lahan perkotaan yang terfragmentasi dan berpotensi sengketa.
Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme Konsolidasi Tanah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2019 dan Nomor 18 Tahun 2024.
“Dengan Konsolidasi Tanah, kami bisa mengorganisasi bidang-bidang yang terfragmentasi menjadi kawasan pembangunan yang terencana. Ini memungkinkan penyediaan perumahan lengkap dengan infrastruktur, tanpa menghilangkan hak masyarakat,” jelasnya.
Mekanisme ini memungkinkan pengorganisasian lahan-lahan kecil menjadi kawasan pembangunan terencana yang dilengkapi infrastruktur memadai sambil tetap melindungi hak-hak masyarakat pemilik tanah.
TOD Jadi Solusi Keadilan Sosial
Pilar kedua mengadopsi konsep Transit Oriented Development yang mengintegrasikan perumahan, lapangan kerja, dan layanan publik dalam radius 400-800 meter dari simpul transportasi massal. Konsep ini telah diimplementasikan di Dukuh Atas dan Harmoni, Jakarta.
Ossy Dermawan menegaskan bahwa TOD bukan sekadar solusi teknis penataan ruang, melainkan instrumen keadilan sosial.
