JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan 62,37 persen sawah fungsional di Indonesia memiliki sistem irigasi pada 2029 mendatang. Target ini menjadi bagian dari strategi nasional mewujudkan swasembada pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih menyampaikan, selain peningkatan persentase sawah beririgasi, pemerintah juga menargetkan layanan irigasi berbasis waduk mencapai 16,57 persen dan efisiensi pemanfaatan air 0,43 USD per meter kubik.
“Kami menargetkan hingga 2029, persentase sawah fungsional beririgasi naik menjadi 62,37 persen, layanan irigasi berbasis waduk 16,57 persen dan efisiensi pemanfaatan air mencapai 0,43 USD per meter kubik,” kata Lilik dalam Webinar “Air untuk Negeri” yang digelar Kementerian PU secara daring, Senin (16/6).
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PU tengah mengoptimalkan lahan pertanian seluas 665.485 hektare di 14 provinsi. Program ini dilakukan bersamaan dengan penguatan jaringan irigasi yang akan mendukung musim tanam kedua.
Langkah ini merespons Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Lilik menegaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya air, antara lain ketimpangan distribusi air, dampak perubahan iklim, degradasi sumber daya air, dan konflik pemanfaatan antarsektor.
“Dalam konteks pembangunan, air adalah tulang punggung swasembada pangan. Maka, pengelolaannya harus menjadi prioritas nasional,” ujarnya.
Menurut Lilik, ketahanan air dan pangan tidak mungkin tercapai tanpa intervensi negara. Karena itu, penyediaan air bagi irigasi pertanian rakyat dan konsumsi dasar harus diprioritaskan bersama.
Direktur Jenderal yang mewakili Menteri PU Dody Hanggodo ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM).
“Tak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, petani, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian daya rusak air,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam webinar yang sama menyerukan pentingnya menjaga air sebagai warisan bersama.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjaga air sebagai warisan bersama yang harus dijaga dan dikelola secara bersama,” kata Menteri Hanif.
Sekretaris Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Ayodhia Kalake berharap webinar ini dapat melahirkan langkah konkret menuju tata kelola air yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kementerian PU menegaskan bahwa air merupakan fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan. Pembangunan dan pengelolaan sumber daya air menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, terutama menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim.
