JAKARTA – Pemerintah memulai program multifase untuk melindungi penduduk pantai utara Jawa dari ancaman penurunan tanah dan kenaikan muka air laut.
Program ini diungkap Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi infrastruktur internasional di Jakarta, Rabu (11/6).
Program penyelamatan wilayah pesisir ini menjadi bagian dari strategi menghadapi prediksi 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kota pada 2045.
“Di pantai utara Jawa, program multiphase telah dimulai untuk melindungi penduduk pesisir dari ancaman penurunan tanah dan kenaikan muka air laut,” kata AHY.
Pemerintah berinvestasi untuk perumahan terjangkau, pembangunan berbasis transit, bangunan hijau, peningkatan kualitas udara, dan pengendalian banjir di wilayah pesisir.
Program ini didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, green bonds, dan kerja sama dengan investor internasional seperti Macquarie Australia, GIC Singapura, World Bank, dan Asian Development Bank.
AHY menyampaikan lima prioritas infrastruktur nasional lainnya dalam International Conference on Infrastructure 2025 yang dihadiri 7.000 peserta dari 26 negara.
Prioritas pertama adalah ketahanan pangan dan air dengan rehabilitasi 2,5 juta hektare irigasi, pembangunan bendungan multifungsi, dan penguatan agro-logistik.
Kedua, energi bersih melalui target penambahan kapasitas 69,5 GW dalam RUPTL 2025-2034, dengan 76 persen dari energi terbarukan. Program mencakup PLTS, PLTA, pembangkit panas bumi, dan waste-to-energy.
Ketiga, konektivitas terintegrasi khususnya di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan melalui pembangunan koridor transportasi kereta api, jalan, pelabuhan, dan bandara.
Kelima, reformasi pembiayaan infrastruktur berkelanjutan melalui inovasi kemitraan dan blended finance.
Lima kementerian terlibat dalam koordinasi, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Transmigrasi.
