JAKARTA– Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa. Jaminan ini diberikan selama demonstrasi dilakukan secara damai dan mengikuti aturan hukum.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal tersebut usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Kamis (4/9/2025). “Rakyat tidak perlu merasa takut atau khawatir karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya,” kata Yusril.
Meski memberikan jaminan kebebasan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan situasi demonstrasi. Tindakan tegas hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan seperti perusakan, pembakaran, dan pencurian.
“Penegakan hukum yang tegas hanya dilakukan terhadap orang yang memanfaatkan situasi demonstrasi untuk berbagai tindak kejahatan,” jelas Yusril. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar semua langkah penanganan demonstrasi sesuai koridor hukum.
Yusril juga memastikan aparat penegak hukum tidak akan melanggar hak asasi manusia dalam menjalankan tugas. Aparat yang melanggar aturan hukum dalam penanganan demonstrasi juga akan ditindak.
“Mereka yang dipanggil, diperiksa, atau ditahan tetap harus mengikuti kaidah hukum yang benar,” tegas Yusril. Ia menekankan bahwa aparat yang melanggar norma penegakan hukum juga akan menghadapi konsekuensi. Komitmen pemerintah ini bertujuan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara. Pemerintah memastikan setiap tindakan penanganan situasi nasional tetap menghormati HAM dan koridor hukum yang berlaku.
