JAKARTA – Pemerintah membuka peluang lebih luas bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur nasional, khususnya proyek kereta cepat dan Trans Sumatra yang menjadi prioritas strategis.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, meski BUMN tetap mengambil peran strategis, partisipasi swasta diperlukan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek vital tersebut.
“Tentu kita berharap BUMN juga tetap mengambil peran yang strategis, tapi di sisi lain kita juga membuka ruang yang fair untuk swasta,” ujar AHY dalam diskusi strategis dengan jajaran Kementerian dan BUMN, Rabu (18/6/2025).
Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan fiskal pemerintah. AHY menyampaikan bahwa Presiden telah mengingatkan agar pembangunan infrastruktur ke depan lebih difokuskan pada kerja sama solid antara pemerintah dan badan usaha dengan tetap membuka ruang partisipasi luas bagi semua pihak.
Keputusan ini juga menjadi tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar pekan lalu. Forum tersebut berhasil menarik perhatian mitra internasional dan calon investor terhadap proyek infrastruktur Indonesia.
AHY menjelaskan, dari berbagai isu yang dibahas dalam ICI, beberapa tema yang menonjol antara lain konektivitas, transportasi, dan sistem multimoda. Ketertarikan berbagai pihak terhadap proyek-proyek tersebut dapat ditangkap dalam forum internasional tersebut.
