JAKARTA – Pemerintah akan membentuk kantor fasilitasi khusus yang berfungsi sebagai platform koordinasi satu pintu untuk memudahkan investor dalam berinvestasi di sektor infrastruktur Indonesia.
Kantor tersebut akan beroperasi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengumumkan rencana pembentukan kantor tersebut dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Conference Center, Kamis (12/6/2025).
Menurut Menko AHY, kantor fasilitasi ini akan menjadi panduan, jembatan, dan titik kontak terpercaya bagi para investor dalam menavigasi prosedur regulasi.
Kantor tersebut juga akan menghubungkan investor dengan pemerintah daerah yang terdiri dari 38 gubernur dan 514 wali kota serta bupati.
“Kantor ini akan beroperasi lintas kementerian, silang daerah, dan lintas sektor dengan tujuan membuat bisnis dan investasi di Indonesia menjadi lebih mudah, jelas, dan cepat,” kata Menko AHY di hadapan para delegasi dan pemimpin dunia usaha.
Langkah ini merupakan respons pemerintah terhadap kompleksitas prosedur investasi yang selama ini menjadi hambatan bagi investor asing maupun domestik.
Menko AHY menegaskan pemerintah tidak ingin investor menghadapi kerumitan investasi sendirian.
Dalam kesempatan yang sama, Menko AHY juga menyatakan Indonesia tidak sekadar mencari pendanaan, tetapi kemitraan strategis. Ia mengundang para mitra dari bank multilateral, lembaga keuangan pembangunan, bank komersial, dan investor untuk membangun proyek-proyek yang memberikan dampak jangka panjang.
“Indonesia terbuka untuk modal, terbuka untuk inovasi, dan yang terpenting, terbuka untuk kolaborasi yang didasarkan pada profesionalisme, transparansi, dan saling menguntungkan,” ujarnya.
Menko AHY menambahkan bahwa ICI 2025 bukan sekadar forum seremonial, melainkan peluang strategis dan ruang untuk kolaborasi nyata.
Ia mengajak para peserta untuk bersama-sama mencari solusi atas hambatan praktis dalam regulasi, koordinasi, dan desain proyek.
Konferensi yang dihadiri hampir 7.000 peserta dari puluhan negara ini turut menghadirkan berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.
Peserta konferensi berasal dari berbagai negara antara lain Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.
Acara tersebut juga dihadiri jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.