MATARAM – Program pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan Geosite Rinjani dan Tambora dinilai masih perlu diperkuat. Padahal masyarakat sekitar seharusnya menjadi pelaku utama dan penerima manfaat ekonomi dari status geopark dunia.
Anggota Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf, ST., MM., mengatakan program konkret yang menyentuh langsung masyarakat di sekitar kawasan geosite harus terus dilakukan. Tujuh tahun sejak Rinjani ditetapkan UNESCO sebagai geopark dunia, dampak ekonomi bagi warga lokal belum signifikan.
“Masyarakat di sekitar Rinjani dan Tambora belum merasakan manfaat nyata. Mereka butuh pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan kesempatan menjadi pelaku wisata, bukan hanya penonton,” ujar Abdul Rauf di Mataram, Rabu (19/11/2025).
Politisi dari Dapil VI (Bima, Dompu, Kota Bima) ini mencontohkan warga di Sembalun, Senaru, dan kawasan Tambora yang seharusnya diberdayakan sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, atau pengrajin produk lokal. Namun program pemberdayaan masih berjalan sporadis tanpa pendampingan berkelanjutan.
“Pelatihan ada, tapi tidak berkelanjutan. Setelah pelatihan selesai, masyarakat dibiarkan sendiri tanpa akses pasar atau modal. Ini yang harus diperbaiki,” jelasnya.
Abdul Rauf juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan di kawasan geosite. Kelompok perempuan bisa diberdayakan dalam usaha kuliner, kerajinan tangan, atau pengelolaan homestay.
“Perempuan lokal punya potensi besar. Mereka bisa kelola homestay, jual produk olahan makanan, atau bikin kerajinan khas. Tapi butuh pelatihan dan modal awal,” katanya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menilai pemerintah daerah perlu membuat program pemberdayaan yang sistematis dan terukur. Bukan sekadar proyek sesaat yang tidak berkelanjutan.
“Program pemberdayaan harus punya roadmap jelas. Berapa orang yang akan dilatih, kapan, dengan anggaran berapa, dan bagaimana pendampingannya. Jangan asal gelar pelatihan lalu selesai,” tegasnya.
Abdul Rauf juga mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam tata kelola geosite. Mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya jadi objek.
“Masyarakat lokal harus punya suara dalam pengelolaan kawasan mereka sendiri. Ini wilayah mereka, ini tanah leluhur mereka. Jangan sampai mereka tersingkir dari tanahnya sendiri,” imbuhnya.
Dia berharap Komisi II DPRD NTB akan mendorong pemerintah daerah menyusun program pemberdayaan masyarakat yang lebih konkret dan terukur. Termasuk memastikan alokasi anggaran yang memadai.
