MATARAM – Anggota Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf menyambut positif kebijakan pemerintah pusat yang kembali mengizinkan kegiatan pemerintahan digelar di hotel dan restoran.
Politisi Partai Demokrat itu menilai keputusan tersebut akan memberi dampak langsung bagi pemulihan ekonomi lokal.
Abdul Rauf mengatakan kebijakan pelonggaran ini tidak hanya menguntungkan industri perhotelan, tetapi juga ekosistem ekonomi di sekitarnya.
“Ada UMKM katering, penyedia dekorasi, laundry, transportasi lokal, bahkan penjual nasi bungkus yang ikut bergeliat setiap kali ada kegiatan pemerintah di hotel,” ujarnya di Mataram, Kamis (19/6/2025).
Menurut Abdul Rauf, sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) merupakan urat nadi ekonomi jasa di daerah itu.
Pembatasan yang berlaku sejak awal tahun membuat banyak agenda pemerintahan dibatalkan atau dialihkan secara daring.
Dampaknya, okupansi hotel turun hingga 40 persen di Mataram dan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja, khususnya pada tenaga kerja harian.
“Banyak pekerja harian di hotel yang selama ini tidak punya penghasilan tetap, harus berhenti bekerja,” kata Abdul Rauf.
Dia menilai kebijakan pelonggaran ini harus ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah.
Abdul Rauf mendorong setiap instansi mulai menyusun rencana kegiatan tatap muka secara bertahap.
“Pemerintah daerah juga perlu hadir dengan insentif atau dukungan tambahan bagi pelaku usaha perhotelan dan UMKM agar pemulihan berjalan lebih cepat dan merata,” tambahnya.
Dia berharap pemerintah konsisten menjalankan kebijakan ini. “Kalau pemerintah kompak dan konsisten, ini bukan saja tentang perhotelan tapi tentang ekonomi rakyat yang hidup kembali,” ucapnya.
