JAKARTA – Partai Demokrat menegaskan tidak akan ikut campur dalam keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait reshuffle kabinet. Sikap ini diambil untuk memberikan ruang penuh kepada presiden dalam menjalankan hak prerogatifnya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan partainya akan menjaga jarak dari urusan internal pemerintahan.
“Bagi Partai Demokrat tentu tidak akan ikut-ikutan masuk mencampuri urusan Presiden, supaya Presiden betul-betul nyaman dan bisa menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan baik,” tegas Herman Khaeron di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).
Sikap Partai Demokrat ini muncul sehari setelah Prabowo secara tegas menyatakan tidak ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Presiden menilai kinerja menteri-menterinya sudah baik.
Herman Khaeron menekankan, reshuffle merupakan domain eksklusif presiden yang harus dihormati semua pihak. Partai Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo.
“Reshuffle itu menjadi domain, menjadi hak prerogatifnya Presiden. Jadi apakah Presiden melakukan reshuffle, tidak melakukan reshuffle itu adalah hak yang harus dihormati oleh seluruh pihak,” ungkapnya.
Partai berlambang mercy ini juga menegaskan tidak akan banyak berkomentar soal isu reshuffle.
Herman berharap presiden dapat mengambil keputusan secara berdaulat dan memilih opsi terbaik untuk pemerintahan.
Sebelumnya, di JCC Senayan pada Kamis (12/6), Prabowo menyatakan puas dengan kinerja kabinet yang dipimpinnya. Meski mengakui adanya kritik terhadap beberapa menteri, presiden menilai hal tersebut wajar dalam sistem demokrasi.
“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik,” kata Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa kritik terhadap pemerintahan merupakan hal biasa dalam demokrasi. Dia memahami tidak semua kebijakan pemerintah dapat memuaskan seluruh lapisan masyarakat.
