Partai Demokrat menegaskan belum membahas rencana pencapresan 2029 dan masih fokus mensukseskan pemerintahan Prabowo setelah Jokowi minta relawan dukung dua periode.
Demokrat News
Tiga Pilar Utama Percepat Transformasi Layanan Pertanahan Indonesia
Wamen ATR Ossy Dermawan menekankan tiga pilar utama transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum untuk mempercepat transformasi layanan pertanahan Indonesia.
Indonesia Mulai Ekspor Beras, Prabowo Targetkan Jadi Lumbung Pangan Dunia
Indonesia mencapai swasembada beras dan mulai mengekspor ke negara lain, dengan target menjadi lumbung pangan dunia dalam beberapa tahun mendatang.
Prabowo Ajak Dunia Wujudkan Mimpi Indah Perdamaian di Sidang PBB
Presiden Prabowo Subianto mengajak dunia mewujudkan “mimpi indah” perdamaian global saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York
Indonesia Tawarkan 20.000 Pasukan untuk Misi Perdamaian Dunia
Indonesia menawarkan komitmen nyata berupa pengiriman 20.000 pasukan dan dukungan finansial untuk menjaga perdamaian di berbagai wilayah konflik global.
Indonesia Raih Posisi Istimewa di Sidang PBB, Prabowo Urutan Ketiga
Indonesia meraih posisi bergengsi urutan ketiga di Sidang PBB, pencapaian terbaik dalam sejarah diplomasi Indonesia di forum dunia.
APBD NTB 2025 Dinilai Belum Dorong Inovasi Ekonomi Daerah
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB menilai perubahan APBD 2025 belum mampu mendorong inovasi ekonomi daerah karena masih bertumpu pada sektor konvensional.
Kualitas Layanan Publik di NTB Bisa Terancam Akibat PHK Massal Honorer
Fraksi Demokrat DPRD NTB memperingatkan turunnya kualitas pelayanan publik akibat kebijakan penghapusan ribuan tenaga honorer di sektor pendidikan dan kesehatan.
Demokrat Tawarkan Skema Tenaga Layanan Publik Daerah untuk Atasi Masalah Honorer di NTB
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mengusulkan skema Tenaga Layanan Publik Daerah sebagai solusi mengatasi dampak penghapusan tenaga honorer nasional.
Demokrat Desak Audit Menyeluruh Kinerja BUMD Penerima Modal
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mendesak audit menyeluruh terhadap BUMD penerima penyertaan modal karena dinilai belum transparan dan akuntabel.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 21
- 22
- 23
- …
- 94
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
