MATARAM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengkritik target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kritik ini disampaikan dalam sidang paripurna pembahasan perubahan APBD 2025 di Mataram, Senin (23/9/2025).
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Syamsul Fikri AR, menyoroti ketergantungan PAD pada sektor-sektor konvensional.
“Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan masih terlalu bertumpu pada sektor-sektor konvensional, seperti pajak kendaraan bermotor, retribusi jasa umum, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah,” ungkap Syamsul Fikri dalam pandangan umum fraksinya.
Fraksi Demokrat juga menyoroti minimnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD. Banyak BUMD dinilai belum memberikan dividen yang signifikan terhadap PAD.
“Banyak BUMD belum memberikan dividen yang signifikan terhadap PAD. Fraksi Demokrat mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD agar tidak menjadi beban APBD semata,” tegas fraksi dalam dokumen pandangan umumnya.
Kritik ini menjadi bagian dari evaluasi fraksi terhadap kebijakan penyertaan modal kepada BUMD dalam perubahan APBD 2025. Fraksi Demokrat menilai penyertaan modal harus dilakukan secara selektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Fraksi Demokrat menegaskan tidak anti terhadap kebijakan penyertaan modal kepada BUMD. Namun, penyertaan tersebut harus benar-benar berorientasi pada hasil, transparan, dan memiliki manfaat langsung bagi rakyat NTB.
