MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar dapat mengisi sektor-sektor berkeahlian di luar negeri, tidak lagi terbatas pada pekerjaan informal atau tenaga kasar.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB masa bakti 2024-2029 di Aula APJATI NTB, Selasa (10/6/2025).
Menurut Miq Iqbal, kondisi ideal yang diharapkan adalah PMI asal NTB dapat bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan tinggi seperti di Korea, Jepang, dan sebagian Malaysia. Namun realitas menunjukkan banyak masyarakat NTB yang masih terbatas pada segmen pekerjaan berketerampilan rendah.
“Banyak dari masyarakat kita yang hanya mampu masuk ke segmen low skill karena keterbatasan ekonomi, sosial, pengalaman, hingga pendidikan,” ungkapnya.
Meski mengakui kondisi sosial-ekonomi masyarakat NTB belum sepenuhnya mendukung penyiapan PMI terampil, Gubernur menekankan pemerintah tetap menjamin proses migrasi yang aman dan bermartabat.
“Hal yang terpenting, kita pastikan proses migrasinya aman. Aman dalam prosesnya, aman selama mereka bekerja di luar negeri, dan aman saat mereka kembali,” tegasnya.
Miq Iqbal juga mengharapkan PMI yang pulang dapat membawa remitansi yang menopang kehidupan mereka pascabekerja di luar negeri.
Program Zero Cost Wajib Ditegakkan
Dalam kesempatan yang sama, Miq Iqbal menegaskan pentingnya penerapan program Zero Cost yang menjadi tema pelantikan: Kita Sukseskan Program Zero Cost Proses dan Penempatan PMI.
Gubernur yang pernah menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) penyusunan undang-undang terkait menyatakan Zero Cost bukan sekadar kebijakan organisasi, melainkan amanat undang-undang.
“Zero Cost ini bukan semata-mata kebijakan, tapi perintah Undang-Undang. Dan saya adalah wakil Panja Pemerintah waktu menyusun undang-undang itu. Saya tahu betul isinya, termasuk segala kompromi di dalamnya,” jelasnya.
APJATI Pusat Terapkan Sistem Digital
Ketua Umum DPP APJATI Said Saleh Alwaini yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi keseriusan NTB membangun sistem migrasi yang aman dan berkeadilan.
Said menekankan APJATI tidak hanya bertugas menempatkan pekerja, tetapi menjaga mereka sejak awal hingga kembali ke tanah air. Ia mengingatkan pengurus baru untuk tidak menganggap jabatan sebagai struktur semata.
“Jangan anggap ini sekadar struktur, tapi ini tanggung jawab sosial,” tegasnya kepada pengurus DPD APJATI NTB.
APJATI pusat kini fokus pada tiga aspek: memperluas relasi ke luar negeri, membangun kemitraan dalam negeri, dan penguatan internal organisasi. Sebagai terobosan, organisasi menerapkan Global Worker System (GWS) untuk memastikan transparansi data PMI secara digital dan akuntabel.
