Lalu Miftahul Surur dari Kemenag Lombok Timur menyoroti aspek ekonomi dari sertifikasi halal, khususnya di kawasan wisata seperti Sembalun yang dikunjungi wisatawan internasional.
“Orang asing sekarang malah mencari produk yang berlabel halal karena terjamin kualitas dan kebersihannya,” katanya.
Hal senada disampaikan Surur yang meyakini produk bersertifikat halal memiliki nilai jual lebih tinggi.
Ini menjadi peluang emas bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk mereka.
Kepala Desa Sembalun Bumbung Ridwan Hadi mengakui masih banyak warganya yang belum mendaftarkan produk, terutama kopi dan makanan olahan, untuk mendapatkan sertifikat halal.
Indonesia-Kanada Sepakati Tiga Kerja Sama Besar, Ekspor Diprediksi Capai Jadi 11,8 Miliar Dolar AS
“Nanti kami akan berkoordinasi untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan label halal,” janjinya.
Kegiatan literasi sadar halal yang diselenggarakan BPJPH bersama DPR RI Komisi VIII ini diikuti tokoh agama, tokoh masyarakat, Dinas Koperasi-UMKM, dan Kemenag Lombok Timur.
Program serupa diharapkan dapat diperluas hingga tingkat kecamatan untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.
Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
“Melihat potensi wisata halal yang kita miliki, NTB berpeluang menjadi model implementasi sertifikasi halal yang dapat diadopsi daerah lain,” ucap Nanang Samodra.
