LOMBOK TIMUR – Nusa Tenggara Barat (NTB) berpeluang menjadi provinsi pelopor dalam implementasi sertifikasi halal nasional mengingat sudah lebih dulu menggaungkan konsep wisata halal.
Dorongan ini disampaikan Anggota DPR RI Komisi VIII Dr. Ir. H. Nanang Samudra dalam kegiatan literasi sadar halal di Sembalun, Lombok Timur, Selasa (3/6/2025).
“Saya dorong NTB supaya lebih awal mendaftarkan semua produknya untuk mendapatkan label halal,” tegas legislator Fraksi Partai Demokrat itu di hadapan seratus pelaku UMKM Kecamatan Sembalun.
Nanang melihat momentum tepat bagi NTB untuk memimpin gerakan sertifikasi halal karena provinsi ini sudah memiliki fondasi kuat dalam industri wisata halal.
Menurutnya, sinkronisasi antara destinasi wisata halal dengan produk-produk halal akan memperkuat posisi NTB di pasar global.
Anggota Komisi VIII yang membidangi urusan agama ini juga berjanji memperjuangkan kemudahan akses sertifikasi halal bagi UMKM.
“Aspirasi ini akan saya sampaikan di hadapan DPR RI nantinya, terutama terkait pemotongan biaya dan administrasi yang menyulitkan pelaku UMKM,” jelasnya.
Kewajiban Hukum dan Target 2026
Kepala Bagian Tata Usaha BPJPH M. Tajusallathin, yang turut hadir, menegaskan sertifikasi halal bukan lagi pilihan melainkan kewajiban hukum.
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, semua produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk kimia dan biologi wajib mencantumkan label halal atau non-halal.
“Negara menjamin semua produk yang dihasilkan dan diperjualbelikan harus berlabel halal supaya status hukumnya jelas,” ujarnya.
Pemerintah telah menetapkan deadline hingga 2026 untuk implementasi penuh kebijakan ini melalui BPJPH.
Artinya, seluruh pelaku usaha memiliki waktu kurang dari dua tahun untuk menyesuaikan produk mereka dengan regulasi ini.
Peluang Ekonomi di Balik Label Halal
Lalu Miftahul Surur dari Kemenag Lombok Timur menyoroti aspek ekonomi dari sertifikasi halal, khususnya di kawasan wisata seperti Sembalun yang dikunjungi wisatawan internasional.
“Orang asing sekarang malah mencari produk yang berlabel halal karena terjamin kualitas dan kebersihannya,” katanya.
Hal senada disampaikan Surur yang meyakini produk bersertifikat halal memiliki nilai jual lebih tinggi.
Ini menjadi peluang emas bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk mereka.
Kepala Desa Sembalun Bumbung Ridwan Hadi mengakui masih banyak warganya yang belum mendaftarkan produk, terutama kopi dan makanan olahan, untuk mendapatkan sertifikat halal.
“Nanti kami akan berkoordinasi untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan label halal,” janjinya.
Program Literasi Hingga Kecamatan
Kegiatan literasi sadar halal yang diselenggarakan BPJPH bersama DPR RI Komisi VIII ini diikuti tokoh agama, tokoh masyarakat, Dinas Koperasi-UMKM, dan Kemenag Lombok Timur.
Program serupa diharapkan dapat diperluas hingga tingkat kecamatan untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.
Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
“Melihat potensi wisata halal yang kita miliki, NTB berpeluang menjadi model implementasi sertifikasi halal yang dapat diadopsi daerah lain,” ucap Nanang Samodra.
