Politikus dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut mendesak pemerintah Indonesia melalui Dirjen Haji dan Umrah agar segera melakukan lobi diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi untuk memberlakukan kembali sistem satu syarikah per kloter.
“Kami meminta supaya pemerintah Indonesia melalui Dirjen Haji dan Umrah melobi pemerintah Saudi Arabia untuk memberlakukan satu kloter satu syarikah,” tegasnya.
Selain skema pelayanan yang berubah, jumlah petugas haji yang terbatas tahun ini juga dinilai menjadi beban tambahan. Nanang khawatir hal ini akan menyebabkan banyak jemaah yang terpisah dari rombongannya.
“Dengan sistem ini ditambah juga dengan keterbatasan jumlah petugas haji dikhawatirkan banyak jemaah haji kita yang akan terpisah dari kloternya,” jelasnya.
Nanang juga menyoroti kasus sejumlah calon jemaah haji asal NTB yang tidak mendapatkan visa saat tiba di asrama haji, meskipun persiapan keberangkatan telah dilakukan jauh-jauh hari.
Ratusan jemaah dari Lombok bahkan mengalami tekanan psikologis karena gagal diberangkatkan.
