Mataram– Proses mutasi perdana di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri berlangsung tanpa gejolak.
Seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap berada dalam posisi aktif, tanpa ada yang dinonjobkan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU), menyatakan mutasi ini merupakan langkah penting untuk menyolidkan struktur birokrasi dalam mendukung program prioritas kepala daerah.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program kerja berjalan efektif.
“Mutasi ini memang tidak mudah, karena ada sejumlah jabatan yang kosong. Tapi solusi sementara sudah ditempuh dengan menunjuk pelaksana tugas,” ujar IJU di Mataram, Kamis (1/5).
Dijelaskan, tiga agenda prioritas pemerintahan Iqbal–Dinda yang harus menjadi fokus ASN ialah penanggulangan kemiskinan, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan sektor pariwisata.
IJU juga memberi peringatan keras kepada para kepala OPD agar tidak bersikap eksklusif atau berjalan sendiri-sendiri.
Ia meminta mereka tunduk dan mengikuti arahan gubernur dan wakil gubernur.
“Saya dengar ada kepala OPD yang berani menjalankan program di luar garis kebijakan Iqbal-Dinda. Ini bentuk insubordinasi,” katanya.
Ia mengaitkan tindakan semacam itu dengan upaya sebagian pihak yang masih ingin mempertahankan kendali terhadap birokrasi.
Lebih jauh, IJU menilai mutasi kali ini adalah pesan tegas dari pemimpin NTB kepada seluruh ASN bahwa mereka tidak akan ragu melakukan penyegaran jika ada pejabat yang tidak sejalan.
Ia menyebut langkah ini sesuai dengan prinsip meritokrasi.
“Menurut saya, ini cara untuk mengingatkan bahwa ASN harus tahu siapa pimpinan mereka. Jangan lagi bermain politik praktis,” tegasnya.
Soal nama-nama pejabat yang dinilai bermasalah, IJU memilih tidak menyebutkannya secara langsung.
Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sendiri melalui daftar pelantikan yang telah dipublikasikan di media.
“Beberapa nama yang bermasalah saya lihat sudah tidak dilibatkan. Silakan publik yang menilai,” tukasnya. ()
