MATARAM – Anggota DPRD Provinsi NTB Syamsul Fikri AR menilai kebijakan mutasi dan demosi pejabat yang dilakukan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal beberapa hari lalu merupakan langkah strategis berdasarkan pertimbangan kinerja objektif.
Kebijakan itu dinilai sebagai upaya menempatkan pegawai negeri sesuai kebutuhan organisasi dan menyegarkan birokrasi.
Syamsul Fikri menegaskan mutasi dan demosi adalah kewenangan penuh gubernur sebagai kepala daerah.
Ia menyebut kebijakan tersebut bertujuan menempatkan aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintahan.
“Mutasi itu adalah kewenangan gubernur. Termasuk demosi, itu bagian dari kebijakan untuk menempatkan seseorang pada tempatnya,” kata Syamsul Fikri di Mataram, Senin (12/1/2026).
Legislator dari Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat itu menjelaskan, demosi yang menjadi perhatian publik bukan berdasarkan rasa suka atau tidak suka.
Menurutnya, demosi dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif atas kinerja aparatur.
Syamsul Fikri menyebut beberapa faktor yang menjadi pertimbangan demosi, antara lain kinerja yang belum sesuai kebutuhan organisasi, pelayanan publik yang kurang optimal, rendahnya serapan anggaran saat menjabat kepala dinas, hingga adanya keluhan dari bawahan.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB itu menilai proses mutasi dan demosi telah melalui pertimbangan matang dan terukur.
Keputusan gubernur tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui mekanisme rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang melibatkan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, serta unsur terkait lainnya.
Syamsul Fikri menyebut loyalitas, integritas, dan kinerja menjadi pertimbangan utama dalam mutasi dan demosi. Salah satu indikator penting kinerja adalah serapan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program dan misi gubernur.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa itu berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera menunjukkan kinerja terbaik, meningkatkan kerja sama lintas sektor, serta memperkuat integritas dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Tujuannya adalah mempercepat pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Di akhir pernyataannya, Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB itu berharap Gubernur NTB terus membuka mata, telinga, dan hati dalam menyerap aspirasi masyarakat demi kemajuan daerah.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
