“Apakah ada yang keberatan untuk membacakan fakta integritas ini yang kita sebut sebagai Deklarasi Makarti atau tidak? Semuanya siap?” tanyanya kepada jajaran pegawai.
Inspektur Jenderal Kementerian Transmigrasi Yusep Fatria menyatakan program ini mendukung upaya nasional pemberantasan korupsi.
Kegiatan ini juga bertujuan membangun wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
“Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya komitmen bersama untuk membangun budaya integritas dan tata kelola yang bersih,” ujar Yusep.
Program ini juga akan mensosialisasikan survei penilaian integritas KPK kepada seluruh ASN di lingkungan kementerian.
Baca Juga:
Warga Transmigrasi Tunggu Sertifikat Tanah 25 Tahun, AHY Soroti Masalah Infrastruktur di NTT
Warga Transmigrasi Tunggu Sertifikat Tanah 25 Tahun, AHY Soroti Masalah Infrastruktur di NTT
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
