JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan rotasi besar-besaran dengan melantik 524 pejabat eselon II dan III.
Langkah ini diambil menyusul serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan kementerian tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan rotasi ini merupakan bagian dari upaya pembersihan internal.
Pelantikan dilaksanakan di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Jumat malam (18/7/2025) untuk pejabat yang tersebar di seluruh unit organisasi dan balai di Indonesia.
“Sebagian memang terkait yang kemarin-kemarin ada OTT di sana-sini, ada masalah di sana-sini,” kata Dody dalam konferensi pers.
Dia menambahkan rotasi juga diperlukan karena adanya perubahan nomenklatur organisasi sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024.
Rotasi ini sejalan dengan visi PU 608 yang menargetkan penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah angka 6.
Kementerian PU juga ditugaskan mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menurunkan kemiskinan hingga 0 persen.
Dody mengakui pembersihan tidak cukup hanya dengan rotasi tanpa penguatan sistem pengawasan.
Kementerian PU memperkuat peran Inspektorat Jenderal dan menjalin koordinasi erat dengan KPK dalam mengawasi proyek-proyek lapangan.
Sebelumnya, enam ASN Kementerian PU telah dinonaktifkan menyusul OTT KPK di Bangka Belitung dan Sumatera Utara.
OTT di Bangka Belitung terkait proyek operasional dan pemeliharaan sungai, sedangkan di Sumatera Utara berkaitan dengan proyek jalan daerah.
“Harus saya akui bahwa kami hari ini masih belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami,” ungkap Dody dalam konferensi pers 4 Juli 2025.
Lima dari enam ASN yang dinonaktifkan berasal dari Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung, satu lainnya dari Sumatera Utara.
