JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendesak integrasi informasi geospasial ke dalam seluruh siklus kebijakan pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Kalau ada koordinasi yang baik, apalagi interoperabilitasnya dijamin antar lembaga dan kementerian, ini bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sekali lagi lebih efisien,” ujar AHY dalam Rakornas Informasi Geospasial 2025 di Jakarta, Rabu.
Menko AHY menekankan bahwa informasi geospasial harus diintegrasikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dia juga mendorong pembangunan sistem koordinasi dan interoperabilitas lintas sektor dan pemerintahan.
Menurut AHY, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penataan ruang. Sebagai negara agraris dan maritim, Indonesia harus menyeimbangkan kebutuhan swasembada pangan dengan pengembangan industri dan hilirisasi yang membutuhkan lahan.
“Kita adalah negara agraris, kita juga adalah negara maritim. Mari kita siapkan tata ruang yang benar-benar bisa menjawab itu,” kata dia.
Tantangan lain adalah kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian masyarakat belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak. Hal ini memerlukan alokasi lahan khusus untuk perumahan rakyat.
AHY memperingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus memiliki resiliensi terhadap risiko iklim dan bencana. Indonesia berada di ring of fire dan menghadapi dampak pemanasan global serta krisis iklim.
“Kita harus mengingatkan diri kita sendiri, langkah tidak bertanggung jawabnya kita ketika kita lakukan pembangunan itu tanpa memperhatikan keberlanjutan, kelangsungan lingkungan kita, dan dampaknya pada anak cucu kita,” tegasnya.
Melalui informasi geospasial, wilayah rawan bencana dapat dipetakan dengan akurat. Para aktor pembangunan infrastruktur tidak boleh sembarangan membangun tanpa data dan informasi kredibel. Mitigasi bencana harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan.
AHY juga menekankan bahwa informasi geospasial harus berorientasi pada penerima manfaat. Informasi tersebut harus bersifat tangkas dan responsif terhadap perkembangan, termasuk tantangan perubahan iklim dan aspirasi masyarakat.
