“Kita ingin rakyat punya aset legal, yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif, bukan konsumtif. Itulah makna keadilan agraria yang sesungguhnya,” ungkapnya.
Selain masyarakat, pemerintah daerah juga menerima sertifikat untuk memperkuat landasan hukum aset publik.
Acara ini menjadi bagian dari kunjungan kerja Menko AHY ke NTB setelah membuka Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII di Mataram.
Turut hadir Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zairi, Inspektur Wilayah III ATR/BPN Lutfi Zakaria, jajaran Forkopimda, dan kepala kantor pertanahan se-NTB.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
