LOMBOK BARAT – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah memberantas praktik ilegal pertanahan.
Pernyataan ini disampaikan saat menyerahkan lebih dari 200 sertifikat hak atas tanah kepada warga Lombok Barat di Desa Golong, Minggu (27/7/2025).
“Konflik tanah, pemalsuan dokumen, hingga sertifikat ganda tidak boleh dibiarkan,” tegas mantan Menteri ATR/BPN tahun 2024 itu.
Menko AHY menyebut pemerintah tidak akan mundur dalam urusan keadilan agraria.
Penyerahan sertifikat oleh Menko AHY yang didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan ini merupakan bagian program strategis nasional sertifikasi tanah untuk rakyat.
Warga tampak antusias mengangkat sertifikat yang diperoleh melalui proses percepatan layanan pertanahan selama dua bulan.
Keterbatasan lahan menjadi perhatian serius Menko AHY dalam membangun tata ruang wilayah yang tepat.
“Tanah kita terbatas, tapi kebutuhan terus bertambah,” kata AHY.
Pengelolaan bijak mutlak diperlukan agar tetap tersedia ruang untuk sawah, perumahan, industri, dan pelestarian hutan.
Sinkronisasi kebijakan tata ruang dengan pengelolaan agraria dinilai menjadi kunci pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, AHY juga memperkenalkan program Pelataran (Pelayanan Tanah Akhir Pekan) sebagai upaya peningkatan pelayanan proaktif kepada masyarakat.
Tak lupa Menko AHY menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian penuh terhadap keadilan agraria.
