Jakarta – Pernyataan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri soal inkonsistensi kebijakan antar-pemerintahan menuai tanggapan dari Partai Demokrat.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai perubahan kebijakan di setiap pergantian kepemimpinan sebagai sesuatu yang logis dalam sistem demokrasi langsung.
“Menurut saya wajar, dan hal ini adalah konsekuensi dari pemilihan langsung presiden,” ujar Herman kepada media, Jumat (9/5/2025).
Ia menjelaskan, setiap presiden yang terpilih melalui mekanisme pemilu langsung tentu membawa visi dan janji kampanye yang akan diwujudkan dalam bentuk program kerja.
Oleh karena itu, perbedaan kebijakan antara satu pemerintahan dengan pemerintahan berikutnya merupakan hal yang inheren dalam sistem ini.
Meski begitu, Herman menegaskan tidak semua kebijakan pemerintahan sebelumnya langsung ditinggalkan.
Banyak pula program-program terdahulu yang tetap diteruskan oleh pemimpin berikutnya.
“Presiden terpilih pasti akan merealisasikan program yang pernah dikampanyekan. Tapi banyak juga program dari presiden sebelumnya yang dilanjutkan. Jadi jika dinilai dari kemajuan bangsa, kita rasakan kemajuannya,” tambahnya.
Pernyataan ini muncul menanggapi kritik Megawati sehari sebelumnya dalam acara Trisakti Tourism Award di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan keprihatinan atas praktik gonta-ganti kebijakan yang terjadi setiap kali Indonesia berganti pemimpin.
“Gawat ini republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” ucap Megawati.
Ia menyayangkan absennya kesinambungan dalam pembangunan nasional dan menyebut perlunya perencanaan jangka panjang yang konsisten, bahkan ketika terjadi pergantian pejabat.
Megawati mencontohkan rencana pembangunan 100 tahun di Bali sebagai model yang patut dicontoh.
“Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” tegasnya.
Menurutnya, perubahan kebijakan secara drastis justru menyebabkan kemunduran.
Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut menggambarkan situasi itu dengan analogi gerakan yang tidak sinkron.
“Sudah bagus, karena ganti aturan mundur lagi. Mending mundurnya sama. Kalau ini maju dua langkah, tahu-tahu mundur lima langkah,” tukasnya.
