MATARAM – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) se-NTB diminta mengubah cara kerja dalam penyaluran bantuan sosial. Bantuan harus mengarah pada pemberdayaan jangka panjang, bukan sekadar bersifat karitatif.
Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan hal ini saat membuka kegiatan penguatan kapasitas pengurus LKKS di Kantor PKK NTB, Kamis (18/9). Ia menekankan bantuan sosial tidak boleh menciptakan ketergantungan masyarakat.
“Bantuan diarahkan ke pemberdayaan jangka panjang, bukan sekadar karitatif yang berpotensi menciptakan ketergantungan,” kata Lalu Iqbal.
Model bantuan yang hanya berhenti pada perlindungan sosial justru dapat membunuh kemandirian masyarakat. Gubernur setuju dengan pandangan Ketua LKKS bahwa lembaga ini tidak boleh seperti Sinterklas yang datang memberi makan hari ini tapi membunuh kemandirian esok hari.
Menurut Lalu Iqbal, kesejahteraan sosial memiliki dua aspek penting. Pertama, perlindungan sosial seperti bantuan sosial yang bertujuan memastikan masyarakat bertahan hidup. Kedua, pemberdayaan sosial yang bertujuan menjadikan setiap keluarga mandiri.
Prabowo Naikkan Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu Unit, Luncurkan KUR Perumahan Rp130 Triliun
“Bukan kita tidak setuju dengan bansos, tetapi jangan sampai berdiri sendiri karena akan menciptakan ketergantungan sosial,” tegasnya.
Paradigma pemberdayaan ini sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata kelas dunia. Pemprov NTB menargetkan kemiskinan ekstrem di 106 desa prioritas mencapai nol persen pada 2029.
Gubernur berharap LKKS dapat mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah. LKKS diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dengan kehidupan masyarakat di lapangan.
“Saya mendorong LKKS supaya jangan puas hanya dengan beberapa mitra, perlebar kemitraannya dan mulai mendesain program pemberdayaan,” pungkasnya.
Ketua LKKS NTB Hj. Sinta Agathia M Iqbal mendukung arahan tersebut. Ia menekankan agar fokus LKKS di seluruh NTB adalah mengentaskan kemiskinan melalui program berkelanjutan, sejalan dengan program Desa Berdaya.
“Bantuan itu tidak bersifat memberikan kemanjaan. Berikanlah pancingnya, agar apa yang kita berikan ini berkelanjutan,” kata Bunda Sinta.
Kegiatan penguatan kapasitas ini bertujuan menyamakan visi dan fokus seluruh pengurus LKKS se-NTB. Hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BI NTB, ketua LKKS Kota Mataram, KLU, Lombok Timur, Pembina LKKS Provinsi NTB, dan anggota LKKS kabupaten/kota se-NTB.
