MATARAM – Banjir yang melanda Kota Mataram pada 6 Juli lalu dinilai sebagai indikasi kelalaian sistemik dalam pengelolaan tata ruang perkotaan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Syamsul Fikri, menyebut usulan pelebaran sungai oleh Dinas PUPR NTB bukan solusi tunggal.
“Banjir ini bukan hanya karena sungai yang menyempit. Tapi karena drainase induk yang hilang, ruang resapan yang dipenuhi beton, dan lemahnya disiplin zonasi,” kata Syamsul Fikri, Selasa (15/7/2025) di Mataram.
Dia menekankan bahwa akar masalahnya terletak pada sistem pengelolaan kota yang lemah. Hilangnya drainase induk di kawasan padat seperti Panji Tilar dinilai sebagai bukti kelalaian dalam pengawasan dan perencanaan lintas tahun.
Fikri mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap tata ruang dan jaringan drainase di Mataram. Ia khawatir pembangunan telah melampaui daya dukung lingkungan akibat lemahnya disiplin zonasi.
“Kita harus dorong audit tata ruang, audit jaringan drainase, dan zonasi pembangunan. Jangan biarkan pembangunan melampaui daya dukung lingkungan,” tegasnya.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB itu juga menyinggung Kajian Risiko Bencana Provinsi NTB 2022–2026.
Dokumen resmi itu menempatkan Mataram sebagai kawasan rawan banjir akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan kurangnya ruang terbuka hijau.
“Dokumen resminya sudah ada. Sekarang yang kita butuhkan adalah komitmen pemerintah untuk menjadikan itu dasar perencanaan, bukan sekadar laporan formalitas,” ujarnya.
Sebagai solusi konkret, Syamsul Fikri mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Banjir Terpadu.
Satgas akan melibatkan PUPR Provinsi, PUPR Kota Mataram, Bappeda, BPBD, dan DLH dengan fokus pada mitigasi dan perencanaan jangka menengah-panjang.
“Kita jangan hanya melihat ini masalah tahunan. Kota Mataram butuh manajemen air perkotaan yang berpihak pada keselamatan warga,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat dilibatkan dalam pemetaan wilayah rawan banjir. Edukasi tentang mitigasi bencana secara partisipatif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga.
Banjir awal Juli 2025 merendam enam kecamatan di Kota Mataram dengan dampak yang meluas. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Polda NTB mencatat sedikitnya 7.676 kepala keluarga menjadi korban langsung. Selain itu, ratusan warga mengungsi dan seorang korban meninggal dunia.
Bahkan Pendopo Wakil Gubernur NTB di Jalan Panji Tilar tak luput dari genangan.
Pemerintah Kota Mataram telah mengalokasikan dana Rp 6 miliar dari BTT untuk penanganan pasca-banjir.
Dana tersebut meliputi perbaikan tiga jembatan rusak di Cakranegara senilai Rp 1,4 miliar dan Rp 1 miliar untuk pembangunan hunian sementara bagi korban kehilangan rumah.
“Dana ini besar, dan harus digunakan transparan. Tapi yang lebih penting, jangan hanya tangani akibat, tapi kendalikan sebabnya,” tegas Syamsul Fikri.
