JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Demokrat, Bambang Purwanto, menilai operasi tambang nikel di Raja Ampat telah menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, warisan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru.
Bambang menyatakan kerusakan yang telah terjadi di kawasan yang dijuluki “surga dunia” itu akan mengganggu kinerja Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda pemerintahannya.
“Hal ini juga membebani Presiden Prabowo yang harus ikut menanggung beban masa lalu terus bergulir sehingga akan mengganggu kinerja Presiden,” ujar Bambang di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Politisi asal Jawa Timur ini kemudian meminta pemerintah segera menutup seluruh operasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menilai tidak ada pilihan lain selain penutupan total mengingat tingkat kerusakan yang sudah terjadi.
Bambang menggambarkan Raja Ampat sebagai anugrah Ilahi yang memiliki nilai konservasi tinggi. Kawasan ini dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia dengan berbagai spesies flora dan fauna endemik yang terancam punah.
“Seberapa tingginya nilai ekonomi yang diperoleh dari tambang itu tidak akan mampu menggantikan kerusakan terjadi,” tegasnya.
Bambang juga menyoroti motif di balik beroperasinya tambang nikel tersebut. Ia menuduh para oligarki hanya memikirkan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.
Menurutnya, kerusakan akibat sifat keserakahan para oligarki tersebut akan dirasakan oleh masyarakat dan generasi mendatang, sementara keindahan alam serta keanekaragaman hayati laut Raja Ampat terus terkikis.
Raja Ampat yang terdiri dari empat pulau besar yakni Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool, dikenal sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia dan kawasan konservasi laut yang sangat penting bagi ekosistem global.
