MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB menerapkan standar baru dalam membangun aparatur sipil negara yang profesional. Konsep ASN Berakhlak menjadi fondasi utama untuk memperkuat birokrasi daerah.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa aparatur harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap tugas.
“ASN harus benar-benar hadir untuk masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya,” katanya pada Rabu (25/9).
Konsep ASN Berakhlak mencakup empat aspek penting menurut Lalu Iqbal. Pertama adalah akuntabilitas, di mana setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Integritas itu penting. Amanah tidak boleh hanya berhenti di atas kertas, tapi harus terlihat nyata dalam keseharian,” tegas Lalu Iqbal.
Aspek kedua adalah kompetensi yang berfokus pada solusi nyata. Lalu Iqbal menjelaskan bahwa aparatur tidak sekadar mengumpulkan sertifikat, tetapi harus mampu menyelesaikan masalah di lapangan.
“Kompetensi berarti bisa memberi jawaban langsung terhadap persoalan di lapangan,” jelasnya.
Harmonis menjadi aspek ketiga yang ditekankan Gubernur NTB. Suasana kerja yang kondusif akan memudahkan kolaborasi antar sektor dalam birokrasi.
“Dengan kebersamaan, akan lahir terobosan-terobosan yang memberi manfaat luas,” ucapnya.
Aspek terakhir adalah loyalitas dan kemampuan adaptasi aparatur. Lalu Iqbal menekankan pentingnya ASN untuk terus belajar mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
“ASN NTB harus menjadi pelayan yang sigap, inovatif, dan selalu adaptif,” pungkas Iqbal.
Penerapan konsep ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang kuat dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Lalu Iqbal yakin bahwa ASN berkarakter akan menjadi kunci arah pembangunan NTB ke depan.
