MATARAM – Kualitas pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat (NTB) diprediksi mengalami penurunan akibat dampak kebijakan penghapusan tenaga honorer secara nasional.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTB menyampaikan keprihatinan serius atas implementasi kebijakan tersebut yang kini memasuki tahap pelaksanaan di seluruh daerah.
Berdasarkan data dan temuan di lapangan, saat ini masih terdapat ribuan tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak masuk dalam seleksi PPPK. Para tenaga honorer tersebut juga tidak terakomodasi dalam skema tenaga paruh waktu sebagaimana opsi yang sebelumnya disampaikan pemerintah pusat.
“Para tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun kini menghadapi ketidakpastian nasib. Mereka berpotensi masuk dalam kategori pengangguran terbuka dalam waktu dekat, apabila tidak ada kebijakan strategis dari pemerintah daerah,” demikian pernyataan Fraksi Demokrat yang dibacakan Syamsul Fikri AR dalam sidang paripurna DPRD NTB, Senin (23/9).
Menurut Fraksi Demokrat, dampak kebijakan ini akan menimbulkan ledakan pengangguran baru terutama di sektor layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi desa/kelurahan.
Daerah juga berpotensi kehilangan SDM berpengalaman yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan di sektor teknis, terutama guru honorer, operator sekolah, tenaga penyuluh, dan staf administrasi non-PNS.
Fraksi Demokrat memperingatkan adanya risiko penurunan kualitas pelayanan publik karena hilangnya tenaga-tenaga kerja fungsional yang tidak mudah digantikan dalam waktu singkat.
Selain itu, kebijakan ini disinyalir berpotensi menimbulkan kegelisahan sosial dan konflik horizontal akibat rasa ketidakadilan di antara para honorer yang tidak terakomodasi.
Untuk mencegah potensi krisis sosial dan pengangguran terbuka, Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah-langkah konkrit dan komprehensif.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membentuk skema khusus “Tenaga Layanan Publik Daerah” (TLPD) melalui regulasi daerah yang melegalkan keberadaan tenaga kerja non-ASN berbasis kontrak daerah dengan sistem kerja paruh waktu berbasis kebutuhan OPD.
“TLPD dapat dijadikan jembatan antara tenaga honorer dan skema rekrutmen formal (PPPK/CPNS) di masa mendatang,” tegas Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya terhadap perubahan APBD 2025.
