JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang masih tertunda, terutama yang terjadi saat pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Desakan tersebut datang dari anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, dalam rapat kerja bersama pimpinan KPK di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Politikus Partai Demokrat itu mempertanyakan hambatan yang dihadapi KPK dalam menuntaskan berbagai perkara besar.
“Pertanyaannya, apa sebenarnya hambatan KPK dalam menangani kasus-kasus mega korupsi yang mangkrak, terutama di zaman Pak Jokowi?” kata Benny.
Benny juga meminta penjelasan konkret tentang dukungan yang dibutuhkan KPK dari Komisi III.
Dia menyebut pimpinan KPK sebelumnya meminta dukungan, namun belum jelas bentuknya.
“Kalau Ketua KPK minta dukungan Komisi III, dukungan seperti apa yang dibutuhkan?” tegasnya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur itu menekankan pemberantasan korupsi harus fokus pada kejahatan yang paling merugikan rakyat.
Dia mencontohkan korupsi bantuan sosial, korupsi anggaran daerah, dan korupsi yang bersumber dari kekuasaan.
Benny mengingatkan KPK agar tidak hanya mengejar pencapaian angka penindakan. Lembaga antirasuah itu harus lebih mengutamakan keadilan yang sesungguhnya.
“KPK harus berani, harus kuat, dan tetap berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar statistik penindakan,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mempertanyakan efektivitas operasi tangkap tangan kepala daerah. Meski KPK rutin melakukan penangkapan, pola korupsi di pemerintah daerah tetap berulang.
“Setiap tahun kita menyaksikan OTT kepala daerah namun pola model korupsi di pemda terus berulang yang sama,” kata Benny.
Dia menegaskan tetap mendukung operasi tangkap tangan sebagai cara memberantas korupsi. Namun, langkah itu harus membawa dampak jangka panjang, bukan hanya menjebloskan kepala daerah ke penjara.
Benny meminta KPK merumuskan strategi yang lebih menyeluruh agar pemberantasan korupsi di daerah mampu membongkar sistem dan jaringan korupsi hingga ke akar-akarnya.
Korupsi Bansos, Kejahatan Paling Melukai Rakyat
Dalam rapat kerja DPR bersama pimpinan KPK tersebut, Benny K. Harman menyebut korupsi bansos sebagai kejahatan yang paling melukai rasa keadilan masyarakat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya Paradoks Indonesia menegaskan korupsi bansos harus diberantas.
“Bapak Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan ini,” Benny menandaskan.
Karena itu Benny menantang KPK tidak hanya menangkap pelaksana teknis, tapi juga menyeret pengambil kebijakan di level atas.
