JAKARTA – Kopi rakyat dari kawasan transmigrasi Aceh Tengah telah berhasil menembus pasar ekspor dengan luas lahan mencapai 53.000 hektare. Pencapaian ini menjadi bukti nyata transformasi ekonomi kawasan transmigrasi yang kini berkembang pesat.
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengungkapkan, sebagian besar kebun kopi rakyat tersebut berada di kawasan transmigrasi seperti Pameu, Atu Lintang, dan Tanjung Pameu. Keberhasilan ekspor kopi ini menunjukkan perkembangan signifikan perekonomian masyarakat transmigran.
“Kopi rakyat kami sudah ekspor, tersebar di 53.000 hektare, sebagian besar masuk kawasan transmigrasi. Masyarakat sudah mulai berkembang,” kata Haili dalam audiensi dengan Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Haili menjelaskan, Aceh Tengah kini menjadi destinasi wisata favorit dengan tingkat okupansi cottage yang selalu penuh setiap akhir pekan. Perkembangan sektor pariwisata dan pertanian ini menjadi kekuatan ekonomi baru daerah.
Namun, tantangan infrastruktur masih menjadi kendala utama. Akses jalan menuju kawasan transmigrasi dinilai belum memadai untuk mendukung distribusi hasil pertanian, termasuk kopi yang telah menembus pasar ekspor.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan komitmen pemerintah pusat mendukung transformasi ekonomi kawasan transmigrasi. Kementerian akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dalam enam bulan mendatang.
“Saya pastikan pembangunan rehabilitasi rumah dan toilet di kawasan transmigrasi Pameu, Ketapang Nusantara akan segera dilaksanakan dalam sisa waktu enam bulan ke depan,” ujar Iftitah.
Menteri menekankan pentingnya pengembangan komoditas unggulan seperti kopi dalam memperkuat ekonomi kawasan. Ia membuka peluang kolaborasi dengan investor untuk memperluas ekspor dan menciptakan lapangan kerja baru.
Langkah strategis lainnya adalah rencana pembentukan payung hukum bagi pengelolaan BUMTrans (Badan Usaha Milik Transmigrasi) yang bersifat komunal. Program ini diharapkan dapat menguntungkan masyarakat sekaligus menarik minat investor.
“Ke depan, akan kami siapkan payung hukum bagi pengelolaan BUMTrans agar bisa bersifat komunal, menguntungkan baik masyarakat maupun perusahaan,” tegas Iftitah.
Kementerian juga tengah merancang program beasiswa untuk siswa berprestasi dari kawasan transmigrasi, termasuk program Patriot Transmigrasi hasil kolaborasi dengan kepala daerah.
