Politikus Demokrat itu mendorong pemerintah daerah menyampaikan pesan lebih tegas kepada pihak perusahaan tanpa kehilangan jalur komunikasi konstruktif.
Ia juga mendesak agar Pemprov memperjuangkan prioritas pembayaran dana bagi hasil sesuai jadwal.
“Kita paham bahwa perusahaan mungkin punya skala prioritas sendiri. Tapi jangan sampai daerah ini jadi korban dari keputusan sepihak. Kekayaan diambil dari sini, semestinya manfaatnya juga hadir tepat waktu,” katanya.
Andi memperingatkan agar keterlambatan DBH tidak memicu efek domino terhadap proyek pembangunan yang telah direncanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
“Di luar rapat dan hitungan, ada jalan yang belum diperbaiki, sekolah yang kekurangan guru, dan layanan kesehatan yang masih belum merata. Jangan sampai keterlambatan ini merusak harapan warga yang sudah menunggu,” pungkasnya.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
