JAKARTA – Kementerian Transmigrasi mengembangkan konsep Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT) sebagai strategi menarik investor dalam dan luar negeri.
Skema ini dirancang untuk mengubah lahan transmigrasi menjadi aset produktif yang dikelola Badan Usaha Milik Transmigrasi (BUMT).
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut program ini sebagai terobosan menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami belum mulai tancap gas, ini masih membangun fondasi,” katanya saat berdiskusi dengan pimpinan Presidential Communication Office (PCO), Jumat (25/7/2025).
Dalam model KETT, masyarakat transmigran akan memperoleh dividen dari pengelolaan lahan sekaligus menjadi tenaga kerja di kawasan investasi.
Konsep ini mengintegrasikan kolaborasi antara dunia usaha, masyarakat transmigran, dan pemerintah daerah.
Kementerian Transmigrasi juga mengirimkan 2.000 mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi terkemuka dalam program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) ke 154 kawasan transmigrasi.
Program ini mendapat antusiasme tinggi dengan 3.007 pendaftar dari mahasiswa nasional.
“Transmigrasi kini adalah strategi besar untuk distribusi pembangunan dan penguatan SDM unggul,” tegas Menteri Iftitah.
Ia menjelaskan transmigrasi tidak lagi sekadar perpindahan fisik penduduk, melainkan strategi komprehensif peningkatan kesejahteraan.
Pada 2026, kementerian akan meluncurkan program Beasiswa Patriot untuk 1.000-1.500 mahasiswa.
Program ini menggabungkan perkuliahan di kampus dengan praktik langsung di kawasan transmigrasi, disertai ikatan pengabdian pasca studi.
Kementerian juga merancang kawasan transmigrasi tematik berbasis komoditas unggulan seperti maritim, peternakan, kopi, coklat, dan energi terbarukan.
Pengembangan ini disesuaikan dengan potensi wilayah dan konteks sosial setempat.
Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi PCO Fritz Edward Siregar mengapresiasi arah perubahan ini.
“Kantor PCO akan memperkuat kolaborasi dengan meningkatkan pemberitaan informatif dan kesadaran publik atas agenda ketransmigrasian,” ungkapnya.
Kedua lembaga menyepakati agenda komunikasi publik terukur untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
