MATARAM – Kementerian Transmigrasi mengembalikan dana sebesar Rp777 miliar dari total anggaran tambahan Rp2,55 triliun kepada negara. Langkah ini diambil karena kementerian yang baru dibentuk belum bisa melaksanakan seluruh program tepat waktu.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pengembalian dana dilakukan agar anggaran bisa diselamatkan dan penyerapan lebih maksimal.
“Kita mengembalikan Rp777 miliar ke negara agar anggaran tersebut betul-betul bisa diselamatkan dan penyerapannya lebih maksimal,” ujarnya di Lombok, Jumat (29/8).
Iftitah menjelaskan Presiden telah menyetujui Anggaran Belanja Tambahan pada 18 Februari 2025. Namun dana baru dicairkan pada 1 Juli lalu, sehingga waktu pelaksanaan program menjadi terbatas.
Kondisi ini diperparah karena kementerian masih baru dan regulasi harus dibenahi terlebih dahulu. Akibatnya, sebagian anggaran tidak bisa digunakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Menteri meminta seluruh jajarannya memaksimalkan sisa anggaran untuk kesejahteraan transmigran.
“Anggaran harus diserap dan dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Arahan Bapak Presiden jelas, lakukan efisiensi, arahkan ke program yang betul-betul menyentuh rakyat, dan cegah kebocoran,” tegasnya dalam rapat koordinasi teknis dengan Pemprov NTB.
Iftitah juga meminta koordinasi erat dengan pemerintah daerah karena jumlah SDM kementerian masih terbatas. Sementara itu, kebutuhan di lapangan sangat besar dan memerlukan dukungan banyak pihak.
Kementerian kini mengirimkan 2.000 peneliti dalam program Tim Ekspedisi Patriot ke 154 kawasan transmigrasi. Mereka terdiri dari mahasiswa S1, S2, S3, dosen, hingga guru besar yang akan membantu pengembangan wilayah.
Program ini bagian dari strategi baru yang tidak lagi fokus pada pemindahan penduduk. “Transmigrasi hari ini bukan sekadar memindahkan orang, tetapi membangun kawasan sebagai pusat ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” tutur Iftitah.
