JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan penambahan pagu anggaran 2025 sebesar Rp10,2 triliun, dari Rp73,76 triliun menjadi Rp83,96 triliun. Usulan ini dilatarbelakangi kebutuhan penyelesaian komitmen lama dan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Sekolah Rakyat dan Inpres Irigasi yang diamanahkan pemerintahan baru.
“Tambahan anggaran ini utamanya untuk menyelesaikan komitmen-komitmen lama dan melaksanakan tambahan tugas dari Presiden Prabowo,” ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Kementerian PU telah menyerap anggaran sebesar Rp21,55 triliun atau 29,21 persen dari pagu efektif hingga 7 Juli 2025. Sementara progres fisik mencapai 33,85 persen dari target keseluruhan.
Dody menyatakan optimisme mencapai realisasi penyerapan anggaran 93 persen untuk keuangan dan lebih dari 90 persen untuk fisik pada Desember 2025. Keyakinan ini didasarkan pada struktur anggaran yang difokuskan pada program prioritas pembangunan infrastruktur dasar.
Dari pagu efektif Rp73,76 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp28,77 triliun atau 36,83 persen. Dana ini digunakan untuk pembangunan jalan baru 78 km dan preservasi jalan 575 km guna mendukung konektivitas antarwilayah.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperoleh alokasi Rp27,09 triliun untuk mendukung ketahanan pangan dan mitigasi bencana, termasuk pembangunan jaringan irigasi seluas 13.000 hektare dan rehabilitasi 203.000 hektare.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat Rp11,18 triliun untuk penyediaan air minum dan sanitasi, dengan target pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.251 liter/detik dan perluasan untuk 3.758 Sambungan Rumah.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis menerima alokasi Rp5,02 triliun, khususnya untuk mendukung program Sekolah Rakyat, renovasi madrasah, pembangunan 10 pasar, dan renovasi 14 perguruan tinggi.
Menteri Dody menekankan bahwa 88 persen anggaran 2025 diarahkan untuk belanja modal, yang berarti delapan dari setiap sepuluh rupiah anggaran Kementerian PU diwujudkan menjadi infrastruktur fisik. Kebijakan ini dinilai strategis karena belanja modal tidak hanya menghasilkan aset, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian nasional.
