JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran darurat untuk memperbaiki 74 gedung pemerintah yang rusak akibat demonstrasi di berbagai daerah. Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemulihan fasilitas umum secara cepat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengumumkan rencana perbaikan saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (2/9/2025).
Pertemuan membahas prioritas rehabilitasi infrastruktur yang rusak di Jakarta dan daerah lain.
“Anggaran perbaikan fasilitas umum telah disiapkan Kementerian PU dengan mekanisme tanggap darurat,” kata Menteri Dody.
Berdasarkan data sementara, kerusakan tersebar di 12 provinsi dengan rincian 21 gedung rusak ringan, 18 gedung rusak sedang, dan 35 gedung rusak berat. Jakarta menjadi wilayah dengan kerusakan terbanyak, meliputi Gedung DPR/MPR, tujuh gerbang tol, dan Stasiun MRT Istora Mandiri.
Di luar Jakarta, gedung-gedung DPRD menjadi sasaran utama kerusakan. Provinsi Jawa Tengah mencatat kerusakan di 13 lokasi, disusul Jawa Timur dengan enam lokasi, dan Jawa Barat empat lokasi.
“Untuk di Jakarta, tadi Bapak Gubernur menyampaikan untuk membantu prioritas perbaikan 2 JPO, yakni JPO di depan Polda Metro Jaya dan di kawasan Senen,” ungkap Menteri Dody.
Kementerian PU akan membentuk tim teknis untuk melakukan penilaian lapangan sebelum memulai rehabilitasi. Pekerjaan akan dilakukan secara bersamaan di berbagai lokasi untuk mempercepat pemulihan fungsi pelayanan publik.
“Prinsip kami adalah memulihkan semua aset publik sesuai fungsinya karena ini menyangkut kelancaran mobilitas dan keberlanjutan pelayanan publik,” tegas Menteri Dody.
