JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggencarkan upaya reformasi birokrasi melalui pencanangan Zona Integritas (ZI) yang diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan bebas korupsi.
Program ini dirancang sebagai strategi komprehensif untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa penciptaan birokrasi bersih bukan lagi tanggung jawab unit tertentu. Seluruh jajaran Kementerian PU mulai dari pusat hingga Balai dan Satker harus terlibat aktif dalam upaya ini.
“Kita perlu mensinergikan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, dan menciptakan reputasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai entitas yang terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat,” tegas Menteri Dody.
Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Junica Indah menegaskan, ZI merupakan instrumen strategis dalam mempercepat reformasi birokrasi.
Dalam pencanangan ZI di Jakarta, Kamis (17/7/2025), dia menyebut program ini akan mendorong terciptanya organisasi berkinerja tinggi yang berorientasi pada pelayanan publik.
Maulidya menilai momentum ini sangat tepat bagi unit organisasi baru seperti Prasarana Strategis untuk memulai proses yang lebih baik.
Program ZI diharapkan mampu mengubah paradigma birokrasi menjadi lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto memandang ZI sebagai komitmen moral dan institusional yang harus dilaksanakan bersama.
“Ini adalah komitmen moral dan institusional untuk melakukan perubahan nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Bisma.
Bisma mengakui bahwa mewujudkan pemerintahan bebas korupsi bukanlah pekerjaan mudah. Namun, kombinasi integritas individu, sistem transparan, dan kerja sama solid di seluruh lini organisasi dapat menjadi kunci keberhasilan program ini.
Secara khusus, Bisma mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) tentang peran krusial mereka. Dia menekankan bahwa mereka adalah ujung tombak birokrasi yang menjadi teladan bagi masyarakat.
“Jangan pernah merasa aman dan cukup, sebab Zona Integritas adalah perjuangan yang tidak pernah selesai,” tandas Bisma kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
