Menurut Dody, kebocoran anggaran telah menyebabkan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, yang berdampak pada inefisiensi biaya pembangunan.
“Peristiwa OTT oleh KPK ini merupakan pengingat kuat atas pernyataan Prof. Sumitro bahwa pembangunan Indonesia masih terhambat oleh beban ekonomi berbiaya tinggi,” ujar Dody.
Evaluasi menyeluruh ini dipandang sebagai momentum introspeksi mendalam bagi Kementerian PU yang mengelola triliunan rupiah anggaran infrastruktur setiap tahunnya. Dody memastikan proses evaluasi akan berlangsung secara adil dan objektif.
Meski demikian, Menteri PU menegaskan sikapnya yang tegas terhadap praktik korupsi. Dia menyatakan sebagai pemimpin, dirinya adalah “bapak” bagi seluruh jajaran kementerian, namun tidak akan mentolerir sedikitpun praktik korupsi.
Dody juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, khususnya KPK dan Kejaksaan, atas komitmen mereka menjaga integritas pembangunan nasional.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya dedikasi dari pimpinan KPK dan Kejaksaan dalam mengawal integritas pembangunan infrastruktur,” kata Dody.
