JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahap pertama sebagai dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Gizi Nasional di Pendopo Kementerian PU, Selasa (5/8).
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, pendekatan pembangunan SPPG akan meniru keberhasilan program Sekolah Rakyat sebelumnya.
“Target kita adalah 1.000 lokasi, dan proses pelelangan hingga pelaksanaan pembangunan fisik akan segera dimulai setelah itu,” katanya.
Kementerian PU akan mengkoordinasikan pembangunan dengan kepala daerah melalui Zoom Meeting untuk mempersiapkan lahan.
Menteri Dody meyakini proses ini akan lebih mudah karena kebutuhan lahan SPPG lebih kecil dibandingkan Sekolah Rakyat.
Kepala BGN Dadan Hidayana menekankan urgensi kerja sama ini mengingat masih ada 12 kabupaten/kota yang belum memiliki SPPG.
Saat ini BGN telah mengoperasikan 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa, namun wilayah 3T masih membutuhkan perhatian khusus.
Target BGN mencakup pembangunan 25.000 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Program ini menargetkan 20 juta penerima manfaat pada pertengahan Agustus dan meluas hingga 82,9 juta jiwa pada akhir November.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PU telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 628/KPTS/M/2025 tentang desain prototipe bangunan SPPG.
Keputusan ini berisi 2 desain modular dan 1 desain konvensional untuk mempercepat perencanaan dan perizinan di seluruh Indonesia.
Tiga unit SPPG percontohan telah dibangun di Kota Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kebumen menggunakan dana CSR BUMN Karya.
Pembangunan ini memanfaatkan lahan milik Kementerian PU sebagai model implementasi.
“Kerja sama ini diharapkan memperkuat pondasi kebijakan lintas kementerian untuk mempercepat akses makanan bergizi, khususnya di wilayah kurang berkembang,” tegas Menteri Dody.
