JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta tambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026, meskipun sudah mendapat pagu indikatif Rp70,86 triliun. Kebutuhan tambahan ini diperlukan untuk memastikan program pembangunan infrastruktur nasional dapat berjalan berkelanjutan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kebutuhan tambahan anggaran tersebut terdiri dari program teknis senilai Rp65,28 triliun dan program dukungan manajemen Rp3,6 triliun. Angka ini muncul berdasarkan hasil exercise mandiri yang dilakukan kementerian.
“Kami sangat berharap kebutuhan ini dapat menjadi bahan perhatian dalam proses pemeriksaan lebih lanjut antara Komisi V dan Kementerian Keuangan agar pembangunan infrastruktur nasional dapat berjalan berkesinambungan dan tidak terputus,” ungkap Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025).
Dari total kebutuhan tambahan tersebut, alokasi terbesar diperlukan untuk kegiatan baru senilai Rp17,62 triliun dan penyelesaian kontrak tahun jamak Rp12,01 triliun. Sedangkan program sekolah rakyat membutuhkan tambahan anggaran Rp10 triliun.
Kebutuhan dana lainnya meliputi operasi, preservasi, dan optimalisasi infrastruktur eksisting Rp6,03 triliun, swasembada pangan Rp4,92 triliun, serta Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)/padat karya Rp3,98 triliun.
Dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan, Kementerian PU mengalokasikan dana terbesar untuk bidang jalan dan jembatan sebesar Rp31,8 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas, preservasi, pembangunan jembatan, flyover/underpass, hingga jalan tol.
Bidang sumber daya air mendapat alokasi Rp20,51 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendali banjir, pengaman pantai, penyediaan air baku, dan pembangunan bendungan. Sementara prasarana strategis dialokasikan Rp13,53 triliun untuk mendukung program madrasah, sekolah rakyat, perguruan tinggi, dan prasarana perekonomian.
Menteri Dody menegaskan, fokus utama tahun 2026 tetap pada preservasi jalan dan peningkatan konektivitas wilayah serta penguatan jaringan irigasi dan normalisasi sungai. Hal ini sejalan dengan arahan untuk mencapai swasembada pangan mulai tahun 2025.
“Fokus utama tahun 2026 masih sama yaitu preservasi jalan dan peningkatan konektivitas wilayah serta memperkuat jaringan irigasi dan normalisasi sungai. Karena kami mendapat arahan untuk fokus bisa mencapai swasembada pangan mulai dari tahun 2025 dan seterusnya,” kata Dody.
Untuk bidang permukiman, pemerintah mengalokasikan Rp4,11 triliun yang akan digunakan untuk perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, dan pembangunan gedung. Sedangkan dukungan manajemen lainnya mendapat alokasi Rp0,91 triliun.
