JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum membuka layanan konsultasi gratis untuk memeriksa keamanan bangunan pondok pesantren, sekolah, panti asuhan, dan yayasan. Langkah ini diambil setelah tragedi robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.
Masyarakat bisa menghubungi nomor telepon 158 pada hari kerja atau WhatsApp Center 0815 10000 158. Layanan tersedia tanpa dipungut biaya.
“Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.
Tim Kementerian PU di seluruh daerah siap turun langsung untuk mengecek kondisi bangunan. Mereka juga akan membantu pengurusan izin mendirikan bangunan.
Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pesantren dengan bangunan berusia lebih dari 50 tahun. Prioritas juga diberikan pada pesantren yang menampung lebih dari 500 santri dan memiliki bangunan lebih dari dua lantai.
“Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis,” ujar Menteri Dody.
Banyak pesantren dibangun secara swadaya tanpa melibatkan tenaga ahli bersertifikat. Kondisi ini membuat risiko keamanan bangunan perlu diperiksa secara menyeluruh.
Kementerian PU menyiapkan dua jenis layanan konsultasi. Pertama, pemeriksaan keandalan bangunan untuk gedung sederhana dan tidak sederhana. Kedua, bantuan pengurusan izin bangunan dan sertifikat layak fungsi.
Hingga Desember 2025, pemerintah akan memeriksa sampel 80 pondok pesantren di delapan provinsi. Provinsi yang dipilih adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
“Pemerintah akan membantu tanpa biaya agar keselamatan para santri, guru, dan pengasuh dapat terjamin,” tandas Menteri Dody.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
