JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk tahun 2026 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Usulan ini disampaikan untuk mendukung program-program koordinasi strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat bersama Banggar DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Dengan penambahan anggaran ini, total usulan anggaran Kemenko Infra menjadi sekitar Rp315,9 miliar, naik dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp115 miliar.
AHY menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk mengawal berbagai program flagship yang telah diarahkan presiden.
Dua proyek utama yang menjadi fokus adalah pengembangan Giant Sea Wall dari Jakarta hingga Jawa Timur dan perluasan jaringan Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Surabaya.
“Beberapa flagship program yang menjadi arahan prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, seperti pengembangan Giant Sea Wall dari Jakarta hingga Jawa Timur, terus kami kawal dan kembangkan agar konsepnya semakin matang dan bisa segera dijalankan,” kata AHY.
Proyek kereta cepat yang kini menghubungkan Jakarta-Bandung ditargetkan dapat diperpanjang hingga Surabaya, Jawa Timur.
Menurut AHY, perluasan ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas, tetapi juga membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Dalam rapat tersebut, AHY memaparkan empat fokus utama koordinasi Kemenko Infra yakni pemerataan pembangunan kewilayahan, penguatan konektivitas dan transportasi multimoda, pembangunan infrastruktur dasar, serta penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa hingga pertengahan 2025, Kemenko Infrastruktur telah merealisasikan sekitar 50 persen dari total anggaran yang dialokasikan, yakni sebesar Rp210 miliar.
AHY berharap usulan penambahan anggaran ini mendapat dukungan dari Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan untuk mempercepat implementasi program-program strategis nasional tersebut.
