JAKARTA – Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam sensus ekonomi nasional 2026. Tujuannya, membenahi data industri kreatif yang belum sinkron antara pusat dan daerah.
Menteri Ekraf Teuku Riefky mengatakan, data sektor ekonomi kreatif saat ini masih tersebar dan tidak sinkron antara pusat dan daerah. Padahal, data akurat dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran.
“Hal ini penting agar data sektoral yang masih tersebar dan belum tersinkronisasi secara real-time antara pusat dan daerah bisa lebih matching,” kata Teuku Riefky di rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (26/6).
Selain BPS, Kemenekraf juga berkerja sama dengan Kemenkumham. Para pihak akan menyusun database hak kekayaan intelektual (HaKI) untuk pelaku industri kreatif di seluruh Indonesia.
Program ASTA EKRAF yang dijalankan Kemenekraf sudah meraih 28 kesepahaman bersama dan dua perjanjian kerja sama dengan mitra dalam dan luar negeri. Salah satunya, SKB dengan Kemendagri untuk membentuk Dinas Ekraf di daerah.
Kemenekraf memiliki empat target utama yakni ekspor ekraf, investasi ekraf, lapangan kerja ekraf, dan kontribusi terhadap PDB. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan skema pembiayaan yang cocok dengan karakteristik bisnis industri kreatif.
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kemenekraf meningkatkan akses pembiayaan untuk kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, dan komunitas adat. Dia juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis koperasi.
“Kementerian Ekraf harus terus bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait penguatan kesadaran HaKI bagi pengusaha ekonomi kreatif sehingga dapat digunakan sebagai fidusia,” kata Saleh.
Rapat kerja ini merupakan lanjutan pertemuan 30 April lalu, dengan fokus bahasan membangun ekosistem industri kreatif yang solid di Indonesia.
