Mataram– Upaya pemerintah menggalang kerja sama investasi swasta dan asing untuk pembangunan infrastruktur ditanggapi positif di daerah.
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Indra Jaya Usman (IJU), mengatakan kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan percepatan pembangunan di NTB.
“Kami mendukung penuh inisiatif Menko AHY untuk mengoptimalkan investasi dalam dan luar negeri guna mendanai proyek infrastruktur strategis,” kata IJU di Mataram, Rabu (5/1).
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat realisasi proyek-proyek vital.
“Ini momentum tepat untuk membuka akses ekonomi wilayah tertinggal di NTB. Infrastruktur seperti akses jalan, pelabuhan, dan jaringan irigasi akan mendorong pertumbuhan UMKM dan pariwisata lokal,” ujarnya.
IJU juga menyoroti komitmen Kemenkoinfra di bawah AHY untuk menyesuaikan prioritas proyek dengan visi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mendukung swasembada pangan dan energi.
Ia mencontohkan potensi NTB di sektor pertanian dan energi terbarukan yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.
“Pembangunan waduk di Lombok Timur atau pengembangan PLTS di Sumbawa bisa menjadi lompatan besar untuk ketahanan pangan dan energi bersih,” tambahnya.
Sebagai ketua partai yang konsisten mengusung pembangunan inklusif, IJU menekankan pentingnya transparansi dalam kerja sama dengan investor.
“Prinsip keadilan harus dijaga. Proyek infrastruktur harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, seperti akses air bersih, jalan desa, dan fasilitas kesehatan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memprioritaskan proyek yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat NTB.
“Kami optimis kebijakan ini, jika dijalankan dengan prinsip berkelanjutan, akan menjadikan NTB sebagai contoh keberhasilan pembangunan berbasis investasi yang berpihak pada rakyat,” pungkas IJU. (*)
