Jakarta– Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menilai polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tidak perlu dibawa ke ranah hukum.
“Penyelesaian yang paling baik bukan pengadilan,” kata Andi Arief dikutip dari unggahannya di X, Senin (12/5/2025).
Ia mengusulkan agar pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) cukup mengumumkan secara resmi status kelulusan Jokowi.
“Cukup sekali lagi pihak UGM resmi mengumumkan apakah pernah meluluskan Pak Jokowi pada tahun 1985 dari fakultas kehutanan,” terangnya.
“Persoalan ada yang percaya ada yang tidak, tetapi itulah penyelesaiannya. Tidak perlu masuk ranah hukum,” tambah Andi Arief.
Cuitan Andi Arief tersebut langsung mendapat respons dari warganet.
Sebagian besar meminta agar UGM membuka secara detail riwayat akademik Jokowi, mulai dari proses masuk kuliah, transkrip nilai, skripsi, pembimbing, hingga teman seangkatan.
Ada juga yang menyarankan agar kampus bangga dengan alumninya dan membuat patung atau memajang fotonya.
Sementara itu, kasus dugaan ijazah palsu ini sedang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Laporan diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) melalui Egi Sudjana pada 9 Desember 2024, dan diterima sebagai Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025 pada 9 April 2025.
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menyatakan kliennya akan kooperatif.
“Tentunya siap, tapi kami semua kembali lagi menyerahkan kepada pihak kepolisian jika nanti penyelidik melihatnya seperti apa, tentunya kami akan kooperatif dan tentunya Pak Jokowi siap,” tutur Yakup di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).
Kuasa hukum lainnya, Rivai Kusumanegara, menambahkan bahwa keluarga dan ajudan Jokowi akan memenuhi panggilan penyidik dan membawa ijazah asli dari Solo.
“Kami yang akan menyerahkan Ijazah asli Pak Jokowi sesuai permintaan Bareskrim. Keluarga dan ajudannya yang membawa dari Solo ke Jakarta,” ujarnya.
