SURABAYA – Partai Demokrat memastikan seluruh kadernya yang duduk di kabinet bekerja dengan baik meski isu reshuffle kembali mencuat. Partai berlambang mercy ini menegaskan perombakan kabinet sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Herman Khaeron menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada presiden. Hal ini termasuk jika ada penambahan portofolio atau perubahan nomenklatur kementerian.
“Urusan reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Jadi yang punya hak untuk menilai, mengganti, dan kemudian me-reshuffle bahkan menambah kementerian itu hak dari presiden, kami mendukung saja apapun keputusan presiden,” ujar Herman saat menghadiri acara Retreat DPD Partai Demokrat Jatim 2026 di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu, 31 Januari 2026.
Herman memastikan kader Demokrat yang menjabat sebagai menteri maupun wakil menteri telah menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Di antaranya Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Transmigrasi, Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri ATR/BPN, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengingatkan seluruh kader untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh. Herman menekankan yang terpenting adalah bekerja sesuai visi dan target presiden, sementara keputusan reshuffle tetap menjadi kewenangan penuh presiden.
Herman menambahkan Presiden Prabowo akan mengajak bicara partai politik jika ada urusan kenegaraan yang penting, tidak hanya soal reshuffle.
Senada dengan Herman, Politikus Demokrat Yan Harahap menyatakan reshuffle merupakan bagian dari evaluasi yang wajar dalam pemerintahan. Namun ia menegaskan tidak pantas untuk berspekulasi lebih jauh karena ini sepenuhnya hak prerogatif presiden.
“Partai Demokrat pada prinsipnya mendukung penguatan kinerja pemerintahan dan menjaga stabilitas politik nasional,” kata Yan kepada wartawan pada Sabtu, 31 Januari 2026.
Yan menjelaskan fokus Demokrat adalah memastikan agenda kerakyatan tetap berjalan baik. Partai akan menghormati dan menyikapi secara dewasa setiap keputusan Prabowo demi kepentingan bangsa dan negara.
Sekretaris II Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat itu menyatakan kader Demokrat di Kabinet Merah Putih telah bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Meski selalu ada ruang evaluasi dan perbaikan, prinsipnya partai menghargai kerja dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Yang terpenting adalah memastikan kehadiran kader di pemerintahan memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Isu reshuffle mencuat setelah kursi Wakil Menteri Keuangan kosong ditinggalkan Thomas Djiwandono yang terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyebut wakil menteri baru akan dilantik pada Februari.
Namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya rencana reshuffle. Ia menyebut isu tersebut masih sebatas gosip karena sejauh ini belum ada niat dari Prabowo untuk merombak Kabinet Merah Putih.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
