BAUBAU – Pemerintah akan memulai pembangunan Jembatan Muna-Buton pada 2026. Proyek infrastruktur strategis ini diperkirakan selesai dalam waktu empat tahun.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Minggu (13/7/2025).
Pembangunan jembatan ini merupakan implementasi dari PU608 untuk memperkuat konektivitas Kawasan Timur Indonesia.
“Volume perjalanan antarwilayah akan meningkat pesat,” kata Menteri Dody.
Jembatan sepanjang 2.969 meter ini akan menghubungkan Desa Baruta di Kabupaten Buton Tengah dengan Desa Palabusa di Kota Baubau. Konstruksi jembatan terdiri dari beberapa komponen utama.
Komponen tersebut meliputi jalan pendekat Pulau Muna 1.278 meter, jembatan pendekat Pulau Muna 186 meter, dan jembatan utama 765 meter.
Selain itu, terdapat jembatan pendekat Pulau Buton 525 meter dan jalan pendekat Pulau Buton 215 meter.
Jembatan ini juga dilengkapi jalur khusus motor sepanjang 2 meter.
Antisipasi Perubahan Iklim dan Buka Potensi Ekonomi
Menteri Dody menekankan pentingnya desain jembatan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim. Khususnya ancaman kenaikan permukaan laut akibat pencairan es di Kutub.
“Jembatan ini harus dirancang dengan clearance yang memadai untuk digunakan hingga minimal 50 tahun ke depan,” ujarnya.
Setiap tahun terjadi kenaikan permukaan laut yang perlu diantisipasi dalam desain konstruksi jembatan.
Pembangunan jembatan ini diharapkan membuka potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap optimal. Terutama di sektor pariwisata dan perikanan.
Mobilitas masyarakat dan distribusi barang antar Pulau Muna dan Pulau Buton diproyeksikan meningkat signifikan. Jembatan ini juga akan memperkuat pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, dan industri kecil menengah.
“Kami berharap Jembatan Buton-Muna menjadi penggerak ekonomi kawasan sekaligus simbol kemajuan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia,” kata Menteri Dody.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.
Juga hadir Wali Kota Baubau, Bupati Buton, Bupati Buton Selatan, dan Bupati Buton Tengah.
