LOMBOK BARAT – Tidak lama lagi, kepadatan lalu lintas di jalur utama Lombok yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan bisa terurai. Pemerintah Provinsi NTB berencana membangun jalan by pass port to port yang akan memangkas waktu tempuh dari 3-4 jam menjadi hanya 1 jam.
Rencana pembangunan jalur alternatif ini telah dibahas Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pertemuan dua minggu lalu.
“Ruas jalan yang menjadi penghubung utama bagian barat dan timur Lombok yang ada sekarang sudah kelebihan kapasitas,” kata Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Demokrat, Indra Jaya Usman, saat reses di Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Sabtu (8/6).
Menurut IJU, sapaan akrab politisi yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini, ide pembangunan jalan baru tersebut muncul dari Gubernur Iqbal untuk mengatasi bottleneck transportasi yang selama ini menghambat mobilitas ekonomi di Pulau Lombok.
Pembangunan infrastruktur strategis ini diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat NTB melalui konektivitas transportasi yang lebih efisien.
Tiga Agenda Strategis Gubernur Iqbal
Dalam pertemuan dengan Menko AHY, Gubernur Iqbal tidak hanya membahas jalur by pass. Dua agenda strategis lainnya adalah pembangunan pelabuhan-pelabuhan kecil dengan sistem bongkar muat yang dapat dimobilisasi (bulk system) dan upaya memasukkan NTB dalam daftar prioritas pengolahan sampah menjadi energi.
Program pengolahan sampah menjadi energi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Selain bertemu Menko Infrastruktur, Gubernur Iqbal juga telah berkoordinasi dengan Menteri Transmigrasi untuk mengembangkan lokasi transmigrasi di NTB menjadi sentra industri.
“Ke depan akan kita dorong lokasi transmigrasi yang sudah ada di NTB menjadi titik industri yang sesuai. Misalnya di Sumbawa bisa memproses jagung dan sapi dari awal sampai menjadi produk sebagai bentuk riil hilirisasi,” ungkap IJU.
Respons Kebutuhan Masyarakat
Agenda reses yang digelar bersamaan dengan silaturahmi Idul Adha 1446 H ini juga menjadi ajang IJU menampung aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia menerima pengaduan kebutuhan masyarakat dari berbagai wilayah.
IJU mengklaim telah menindaklanjuti lebih dari 200 data kebutuhan masyarakat yang terkumpul dari agenda silaturahmi sebelumnya. Hal itu menunjukkan komitmen serius dalam menjembatani kepentingan konstituennya dengan kebijakan pemerintah daerah.
Sementara itu langkah-langkah strategis yang diinisiasi pemerintahan Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia” yang memerlukan perencanaan matang dan implementasi bertahap.
