SURABAYA – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya resmi menjadi salah satu dari tujuh Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Transmigrasi dalam Program Transmigrasi Patriot.
Kerja sama ini diungkap Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat memberikan kuliah tamu di kampus ITS, Senin.
Program Transmigrasi Patriot terbagi dalam dua skema utama: Tim Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot.
Rektor ITS Prof Ir Bambang Pramujati menegaskan bahwa program ini membuka ruang bagi kampus teknologi untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat.
“Sebagai kampus berbasis riset dan teknologi, ITS berkomitmen memberikan kontribusi nyata,” kata Bambang.
Sebagai wujud komitmen tersebut, ITS memamerkan sejumlah inovasi kepada Mentrans, termasuk kendaraan listrik hasil riset yang mendukung kemandirian energi nasional. Produk-produk inovatif tersebut dipajang di Galeri Riset dan Inovasi Teknologi (GRIT) kampus.
Kedua institusi telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan, serta poin ke-17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan.
Dalam kesempatan yang sama, Iftitah yang merupakan purnawirawan TNI AD ini menjelaskan visi transformasi transmigrasi yang tidak sekadar memindahkan penduduk secara fisik.
Menurutnya, transmigrasi harus menjadi strategi pembangunan inklusif yang memberikan akses dan kesempatan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ini akan mengurangi kesenjangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar alumnus magister Webster University, Kansas, Amerika Serikat itu.
Kementerian Transmigrasi menjalankan lima program unggulan yaitu Trans Tuntas (T2), Transmigrasi Lokal (Translok), Transmigrasi Patriot, Trans Karya Nusa (TKN), dan Trans Gotong Royong (Trans GR).
Program-program ini didukung pendekatan kekeluargaan dan gotong royong, termasuk pembentukan badan usaha milik rakyat sebagai wadah pengembangan industri lokal.
Iftitah juga menyebut pemerintah melakukan zonasi pengelolaan lahan bersama antara transmigran dan masyarakat lokal untuk menciptakan kawasan transmigrasi yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.
